Terbaru - Soal Prediksi Tes Wawasan Kebangsaan Seri 4
01. Penggunaan hak pilih dijamin keamanannya sesuai hati nuraninya. Hak itu berdasarkan asas pemilu ….
(A) Langsung
(B) Umum
(C) Rahasia
(D) Bebas
(E) Netral
(A) kekuasaan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan
(B) pemerintah mampu bebas dalam menjalankan kekuasaan negara
(C) lembaga negara mampu leluasa dalam kolaborasi
(D) presiden dengan gampang membagi kiprah kepada pembantunya
(E) keamanan negara dapat terjamin dengan baik
03. Salah satu tipe negara hukum Anglo Saxon mengutamakan Hak Asasi Manusia tidak bersumber pada konstitusi, alasannya yaitu Hak Asasi Manusia ….
(A) bersumber pada peraturan perundang–ajakan
(B) sudah ada sejak manusia dilahirkan
(C) diberikan oleh komisi hak asasi manusia PBB
(D) dimiliki oleh setiap manusia setelah cukup umur
(E) diberikan oleh pemimpin negara yang berdaulat
04. Perhatikan data–data di bawah ini!
1. kebebasan beropini
2. memilih pendidikan
3. mendirikan partai
4. memeluk agama
5. membuatkan kebudayaan
Berdasarkan data di atas nomor–nomor yang termasuk kepingan Hak Asasi Pribadi terdapat pada nomor ….
(A) 1 dan 3
(B) 1 dan 4
(C) 2 dan 4
(D) 2 dan 5
(E) 3 dan 5
05. “Hak Asasi Manusia yakni hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat menempel pada setiap insan dan tidak dapat diganggu gugat”. Pendapat ini dikemukakan oleh ….
(A) Franklin D. Roosevelt
(B) Mrs. Eleanor Roosevelt
(C) Hans Kelsen
(D) John Locke
(E) Montesquieu
06. Perhatikan macam–macam Hak Asasi Manusia berikut ini!
1. Kebebasan menyatakan pendapat
2. Hak mempunyai sesuatu
3. Memilih pendidikan
4. Ikut serta dalam pemerintahan
5. Membeli atau menjual sesuatu
6. Perlindungi dari rasa takut
Dari macam–macam HAM tersebut di atas, yang termasuk hak asasi bidang ekonomi ialah ….
(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 5
(C) 2 dan 5
(D) 3 dan 6
(E) 4 dan 6
07. Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain diatur oleh UUD 1945 dalam pasal–pasal sebagai berikut, kecuali …..
(A) Pasal 27 (1) dan (2)
(B) Pasal 28
(C) Pasal 29 (2)
(D) Pasal 30 (1) dan 31 (1)
(E) Pasal 35, 36 dan 37
08. “Politik yaitu pengambilan keputusan kolektif untuk masyarakat seluruhnya”. Pendapat ini dikemukakan oleh ….
(A) Sigmund Neumann
(B) Mac Iver
(C) Miriam Budiardjo
(D) Joyce Mitchell
(E) Harold D. Laswell
09. Salah satu fungsi dari partai politik yakni sebagai sarana rekruitmen politik yang berarti ….
(A) mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik
(B) mengajak orang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai
(C) memperlihatkan penanaman nilai, mengajak orang–orang untuk aktif di parpol tertentu
(D) mencari anggota sebanyak–banyaknya untuk memenangkan pemilu parpol tertentu
(E) mengajak orang–orang tertentu semoga mau bergabung dalam suatu parpol tertentu
10. Setiap insan berhak mendapatkan rights of legal equality yaitu ….
(A) hak mengeluarkan pendapat
(B) memakai hak pilih dalam pemilu
(C) menentukan agama berdasarkan keyakinannya
(D) mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
(E) mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan
11. Di bawah ini negara yang menganut sistem dua partai ialah …..
(A) Indonesia pasca orde baru
(B) Amerika Serikat
(C) Malaysia
(D) Perancis
(E) Cina (RRC)
12. Kebaikan sistem partai tunggal yaitu ….
(A) berkurangnya kritik yang tidak membangun
(B) hidup dalam pemerintah sewenang-wenang
(C) mampu menyusun pemerintahan secara cepat
(D) pelaksanaan demokrasi lebih lancar
(E) tidak perlu melaksanakakn pemilihan umum
13. Di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu …..
(A) Penetapan presiden dan wakil presiden
(B) Mengesahkan Pembukaan UUD 1945
(C) Mengesahkan UUD 1945
(D) Penetapakan KNIP sebagai badan pembantu presiden
(E) Penetapan politik luar negeri bebas aktif
14. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan …..
(A) Dasar negara yang mengatur pemerintahan negara
(B) Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia
(C) Gambaran sikap dan prilaku insan Indonesia
(D) Perjanjian luhur bangsa Indonesia
(E) Cita–cita dan tujuan hidup bangsa
15. Salah satu makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke–3 ialah ….
(A) Pernyataan subyektif bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan
(B) Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
(C) Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan
(D) Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu yaitu berkat rahmat Tuhan
(E) Kemerdekaan bukan simpulan dari perjuangan dalam mencapai tujuannya
16. Pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pada ….
(A) Pasal 1 ayat (1)
(B) Pasal 1 ayat (2)
(C) Pasal 2 ayat (1)
(D) Pasal 2 ayat (2)
(E) Pasal 2 ayat (3)
17. Berikut ini yang merupakan peran MPR ialah ….
(A) Menetapkan Undang–Undang Dasar
(B) Menetapkan Garis–Garis Besar Haluan Negara
(C) Memilih Presiden
(D) Memilih Wapres
(E) Meminta pertanggungjawaban dari Presiden
18. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 2 adalah …
(A) Pelaksana negara tertinggi
(B) Pelaksanaan pemerintahan negara tertinggi
(C) Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat
(D) Pembuat kecerdikan tertinggi dalam negara
(E) Pemegang kedaulatan negara
19. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR mengawasi pelaksanaan tugas Presiden selaku kepala pemerintahan negara yaitu dengan cara ….
(A) Presiden membentuk UU dengan persetujuan DPR
(B) Dengar pendapat dan rapat koordinasi
(C) Presiden bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat
(D) Presiden tidak bergantung pada DPR
(E) Presiden bersama–sama DPR memutuskan GBHN
20. Perbedaan antara wakil presiden dengan menteri sebagai pembantu presiden terletak pada ….
(A) Cara pertanggungjawabannya
(B) Masa jabatannya
(C) Cara kerja samanya
(D) Pengangkatannya
(E) Keanggotannya
21. Salah satu forum Non Departemen yang diatur dalam UU No. 15 tahun 1961 dengan kiprah pokok mengadakan penuntutan dalam kasus–perkara di pengadilan disebut …..
(A) BAPPENAS
(B) Komnas HAM
(C) Kejaksaan Agung
(D) BAKIN
(E) Komisi Ombudsman
22. Asas yang merupakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah di tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah kawasan di tingkat yang lebih rendah dan menjadi urusan rumah tangganya sendiri disebut ….
(A) Asas dekonsentrasi
(B) Asas sentralisasi
(C) Asas desentralisasi
(D) Asas perbantuan
(E) Asas pertimbangan kawasan
23. Contoh perbuatan Warga Negara yang dapat dikategorikan melanggar hukum publik yakni ….
(A) meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi
(B) mendirikan perusahaan tanpa memiliki modal
(C) membujuk seseorang supaya menjual tanahnya dengan harga murah
(D) menikahi seseorang tidak sesuai dengan Undang–Undang perkawinan
(E) menyiksa fisik seseorang yang tidak mau membayar hutang
24. Hukum perdata menurut penggolongan hukum terdiri dari hukum ….
(A) perorangan, benda, kekeluargaan, dan aturan waris
(B) perorangan, keluarga, kekayaan, dan hukum waris
(C) perorangan, kekeluargaan, budpekerti, dan aturan dagang
(D) perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris
(E) wacana orang, benda, perikatan, serta ihwal bukti dan lewat waktu
25. Memeriksa, memutuskan dan merampungkan masalah pidana dan perdata di tingkat banding, merupakan wewenang dari ….
(A) Pengadilan Negeri
(B) Pengadilan Tinggi
(C) Mahkamah Agung
(D) Pengadilan Militer
(E) Pengadilan Tata Usaha Negara
26. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan administrator dipegang oleh ….
(A) Presiden dan menteri–menterinya
(B) DPR bersama dengan pemerintah
(C) Pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan senat
(D) Menteri–menteri dan dewan perwakilan rakyat
(E) dewan perwakilan rakyat dan MPR
27. Di negara Indonesia pengampunan sanksi, amnesti, penghapusan, dan rehabilitasi hanya dapat diberikan oleh ….
(A) Hakim Tinggi
(B) Legislatif
(C) Yudikatif
(D) Kepala Negara
(E) Mahkamah Agung
28. Sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS 1949 yakni ….
(A) Presidensial
(B) Ministerial
(C) Parlementer
(D) Ekstra parlementer
(E) Koalisi
29. Pada masa berlakunya UUDS 1950, bentuk negara Indonesia ….
(A) Uni riil
(B) Mandat
(C) Serikat
(D) Kesatuan
(E) Uni personil
30. Salah satu alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ….
(A) Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia
(B) Keadaan politik membahayakan persatuan bangsa
(C) Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin
(D) Anggota konstituante berasal dari aneka macam partai
(E) Perebutan bangku terjadi dalam Badan Konstituante
31. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat. Adapun isi pokok yang bukan fatwa demokrasi Pancasila yaitu …..
(A) Berdasarkan pada nilai–nilai Pancasila
(B) Menghargai dan menjamin Hak Asasi Manusia
(C) Berdasarkan kelembagaan atau konstitusional
(D) Pengambilan keputusan mengutamakan bunyi terbanyak
(E) Bersendikan atas aturan sesuai Penjelasan UUD 1945
32. Kedudukan Pancasila dalam pembentukan partai politik berdasarkan UU No. 31 tahun 2002 adalah ....
(A) Satu–satunya asas dalam bernegara
(B) Dasar negara dalam anggaran dasar partai
(C) Lambang persatuan anggota partai
(D) Tujuan organisasi sosial politik
(E) Aspirasi politik anggaran partai
33. Salah satu asas pemilu di Indonesia yaitu asas diam-diam, ini berarti bahwa setiap pemilih dijamin …..
(A) tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun termasuk para petugas
(B) kerahasiannya dan dengan cara apapun orang lain dilarang mengetahuinya
(C) kerahasiannya, siapapun dengan cara apapun tidak boleh mengetahuinya
(D) tidak diketahui siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya
(E) dapat disimpan rahasianya dan tidak akan diketahuinya dengan cara apapun
34. Seseorang dinyatakan berstatus bipatride, apabila …..
(A) Ia dilahirkan di Negara yang menganut asas ius soli dan sekaligus ius sanguinis
(B) Negaranya menganut ius sanguinis dan ia dilahirkan di Negara yang ius sanguinis
(C) Negara menganut asas ius sanguinis, tetapi ia dilahirkan di Negara yang asas ius soli
(D) Negaranya menganut asas ius soli dan dilahirkan di Negara berasaskan ius soli juga
(E) Negara menganut asas ius soli dan ia dilahirkan di Negara yang asas ius sanguinis
35. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apabila …
(A) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh MA
(B) bertempat tinggal di negara aneh 1 tahun berturut–turut
(C) dijatuhi sanksi 20 tahun penjara atau seumur hidup
(D) perempuan abnormal yang menikah dengan laki-laki keturunan Indonesia
(E) anak Indonesia yang diangkat menjadi anak Warga Negara Asing
36. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, bagi orang gila yang telah berusia 18 tahun dan menetap lebih dari 10 tahun melalui ….
(A) Adopsi
(B) Repudiasi
(C) Perkawinan
(D) Naturalisasi istimewa
(E) Naturalisasi biasa
37. Perhatikan data–data berikut ini!
1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke–1
2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke–2
3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke–3
4. Pembukaan UUD 1945 alinea ke–4
5. Pasal 10 UUD 1945
6. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
7. Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945
8. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945
Berdasarkan data-data di atas, yang menjadi landasan struktural pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif sesuai dengan UUD 1945 adalah ...
(A) 1, 2, 5, dan 6
(B) 1, 3, 6, dan 8
(C) 2, 4, 6, dan 7
(D) 2, 4, 7, dan 8
(E) 3, 4, 7, dan 8
38.
No | Perwakilan Diplomatik | No | Perwakilan Konsuler |
1 2 3 4 | Bertanggung jawab kepada pemerintah RI Tidak berwenang mewakili negara Berada di bawah pemerintah RI Berhuhungan dengan pemerintah setempat | 1 2 3 4 | Bertanggung jawab kepada kepala perwakilan diplomatik Berwenang mewakili negara Berada di bawah perwakilan diplomatik Berhubungan dengan otoritas setempat |
Berdasarkan tabel di atas perbedaan perwakilan diplomatik dengan konsuler ditunjukkan pada nomor …
(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 1 dan 4
(D) 2 dan 4
(E) 3 dan 4
39. Perhatikan data di bawah ini!
1. Asas keturunan
2. Asas kebangsaan
3. Asas teritorial
4. Asas kepentingan umum
5. Asas tempat kelahiran
Berdasarkan data di atas, asas Hukum Internasional ditunjukkan dengan nomor ….
(A) 1, 2 dan 3
(B) 1, 3 dan 4
(C) 2, 3 dan 4
(D) 2, 3 dan 4
(E) 3, 4 dan 5
40. Pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam kategori perjanjian multilateral yaitu ….
(A) Perjanjian ekstradisi
(B) Konvensi aturan laut
(C) Perjanjian damai kewarganegaraan
(D) Treaty contract
(E) Landas Konstinen Indonesia
41. Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya ….
(A) memaksa
(B) mengikat secara menyeluruh
(C) mengikat negara anggota
(D) terbatas
(E) tertutup
42. Kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia mutlak diharapkan dan dikembangkan. Adapun salah satu yang menjadi alasannya adalah …..
(A) Bangsa Indonesia sangat ramah dan jujur dalam bekerja sama
(B) Bangsa Indonesia cinta damai dan suka bekerja sama
(C) Karena kita bangsa sebagai bangsa yang besar
(D) Mendapatkan simpati dari negara lain
(E) Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia anti penjajahan
43. Contoh bahaya dan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya gerakan ekstrimisme adalah …..
(A) terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan
(B) adanya tuntutan ekonomi yang diperluas
(C) munculnya demontrasi di beberapa kawasan
(D) peledakan bom di Mesjid Istiqlal tahun 1999
(E) maraknya peredaran minuman keras dan obat terlarang
44. Nasionalisme Indonesia telah berhasil membangkitkan semangat perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai embrio rasa persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan adalah adanya kejadian ….
(A) Proklamasi 17 Agustus 1945
(B) Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908
(C) Dektrit Presiden 5 Juli 1959
(D) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
(E) Lahirnya Wawasan Nusantara
45. Bentuk kerjasama antarumat beragama dalam mengatasi kemiskinan adalah …..
(A) gotong–royong untuk membangun sarana jalan
(B) bekerja sama dalam mendirikan upacara peribadatan
(C) saling membantu dalam kegiatan upacara peribadatan
(D) mengadakan jadwal doa bersama untuk keselamatan seluruh bangsa
(E) mengadakan training untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
46. Kebebasan yang dikemukan oleh F.D Roosevelt antara lain ialah kebebasan …..
(A) Berkumpul
(B) Berolah raga
(C) Berekreasi
(D) Berbicara
(E) Bergaul
47. Perhatikan hal–hal di bawah ini!
1. Kebangkitan Nasional
2. Proklamasi Kemerdekaan
3. Sumpah Pemuda
4. Perasaan Senasib
Dari hal–hal di atas, tahapan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa secara berurutan yaitu …..
(A) 1, 2, 3 dan 4
(B) 1, 3, 2 dan 4
(C) 2, 3, 1 dan 4
(D) 4, 1, 2 dan 3
(E) 4, 1, 3 dan 2
48. Manifestasi dari tujuan ke luar dari konsepsi Wawasan Nusantara ialah …..
(A) mewujudkan kesatuan ke segenap aspek kehidupan
(B) menyatukan tujuan bagi bangsa–bangsa Asia Tenggara
(C) menjaga keselamatan bangsa dari ancaman negara lain
(D) mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian seluruh umat manusia
(E) membantu PBB dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dunia
49. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber pembentukan Negara Republik Indonesia, alasannya adalah kedudukan Proklamasi Kemerdekaan sebagai …..
(A) usaha Hak Asasi Manusia di Indonesia
(B) rahmat Tuhan Yang Maha Esa
(C) motivasi usaha bangsa Indonesia
(D) berakhirnya usaha bangsa Indonesia
(E) awal berlakunya Hukum Nasional di Negara kesatuan RI
50. Sikap sikap yang seharusnya dimiliki terhadap keputusan bersama ialah ….
(A) mendapatkan setiap keputusan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri
(B) melaksanakan keputusan demi tegaknya kepemimpinan nasional
(C) melakukan dengan penuh kesungguhan ikhlas, dan tanggung jawab
(D) mendapat dengan penuh keseimbangan antara hak dan kewajiban
(E) melakukan dengan bertanggung jawab bagi lembaga tertinggi negara
INGIN LEBIH PAHAM LIHAT:
Belum ada Komentar untuk "Terbaru - Soal Prediksi Tes Wawasan Kebangsaan Seri 4"
Posting Komentar